Ini Penjelasan Menteri Susi Perihal Pemberantasan “Illegal Fishing”

Penjelasan Menteri Susi Soal Illegal Fishing – Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengungkap alasan dan asal mula pemerintah Indonesia lakukan cara terobosan membersihkan/memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang sepanjang ini sering berjalan di indonesia.

“Berdasarkan knowledge periode 2003 – 2013, kuantitas rumah tangga nelayan berkurang dari 1,6 juta keluarga menjadi 800.000 keluarga doang. Selain itu, ada 115 eksportir pengelola ikan nasional yang mesti tutup sebab itu,” ujar Menteri Susi didalam kesibukan Halal bi Halal Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Kantor Kementerian Kelautan Jakarta, Sabtu lalu.

Ia terhitung beroleh informasi bahwa ekspor ikan Indonesia hanya no tiga di ASEAN sedang luas laut Indonesia terbesar di kawasan tersebut.

Sebelum menjadi menteri, ia tidak jelas mengapa sektor perikanan Indonesia menurun. “Setelah saya menjadi menteri, barulah saya menemukan jawabannya. Faktanya banyak perahu asing dan kapal bekas asing yang lakukan illegal fishing di kelautan Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan knowledge KKP, memang hanya ada 1.300 kapal eks asing yang punya izin pengambilan ikan di Indonesia.  Namun nyatanya kuantitas kapal yang beraktifitas jauh lebih banyak dari itu sebab pemilik kapal beroleh izinnya secara ilegal.

Dengan kondisi tersebut, Susi berpikir mesti ada cara cara yang berani bersama obyek memberantas illegal fishing yang dilaksanakan kapal-kapal eks asing.

Pemerintah pun lakukan penegakan hukum. Kapal yang terbuksi salah dan lakukan pemancingan ilegal maka akan ditangkap dan ditenggelamkan untuk beri tambahan dampak jera dan dampak gentar.

Namun Susi menuturkan penenggelaman kapal illegal fishing memang bukanlah kebijakan yang dibikin oleh dirinya. Karenaketentuan selanjutnya sudah ada didalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menjelaskan pemerintah bisa menenggelamkan kapal ikan yang lakukan illegal fishing di Indonesia.

“Jadi saya hanya lakukan apa yang diamanatkan UU. Presiden pun tak gentar untuk memerintahkan penenggelaman kapal,” jelas dia.

Selain cara hukum, Menteri Susi terhitung mengeluarkan ketentuan perihal moratorium kapal eks asing dan larangan alih muat (transshipment) ikan di tengah laut.

Sekarang kata Susi, upaya pemberantasan illegal fishing sudah membuahkan hasil. Ekspor ikan Indonesia meningkat terhadap angkat 5 persen, saat impor ikan malahan alami penurunan sebesar 70 persen.

Persediaan ikan Indonesia terhitung naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110.

Tindakan perikanan tangkap terhitung kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) terhitung naik dari 102 menjadi 120.

Selanjutnya papar wanita asal Pangandaran Jawa Barat itu, mengkonsumsi ikan nasional terhitung naik dari 36 kg menjadi 43 kg per orang.

Referensi penulisan berita politik: https://www.arah.com/news.html